(VOVworld) – Dengan mayoritas suara setuju, pada Sabtu pagi (14 November), Majelis Nasional (MN) Vietnam mengesahkan Resolusi tentang alokasi anggaran keuangan Pusat tahun 2016. Menurut itu, total pemungutan untuk menyeimbangkan anggaran keuangan Pusat sebesar kira-kira 597 triliun dong Vietnam; total pemasukan untuk menyeimbangkan anggaran keuangan pusat kira-kira 471,6 triliun dong Vietnam; total pengeluaran untuk menyeimbangkan anggaran keuangan pusat sebanyak kira-kira 851 triliun dong Vietnam.

Sebelumnya, MN melakukan perbahasan di aula tentang Rancangan Resolusi yang diberlakukan MN tentang Peraturan Sidang MN (Amandemen). Mayoritas anggota MN menyepakati rancangan resolusi tersebut dan berpendapat bahwa pemberlakuan peraturan sidang MN bertujuan terus memperbarui cara, proses, prosedur penyelenggaraan sidang, meningkatkan kualitas semua sidang MN; menjamin supaya aktivitas MN semakin demokratis, praksis, berdaya dan berhasil-guna lagi, selangkah demi selangkah memenuhi aspirasi para pemilih, rakyat dan tuntutan perkembangan Tanah Air. Nguyen Thanh Thuy, Anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Dinh, mengatakan: “Tata Tertib sidang harus mengkongkritkan Undang-Undang Dasar tentang warga negara yang diundang untuk menjadi pendengar di sidang, khususnya ketentuan yang bersifat prinsipil tentang sidang-sidang dimana warga negara menjadi pendengar, jumlah dan unsur yang diundang. Ini juga merupakan kesempatan bagi rakyat untuk langsung mengawasi aktivitas MN, anggota MN, serta merupakan kesempatan bagi anggota MN untuk langsung melaporkan kepada para pemilih tentang janji-janjinya ketika melakukan kampanye pemilihan, dll”.

Menurut program, pada sore hari yang sama, MN Vietnam akan melakukan perbahasan di grup tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pendekatan Informasi dan RUU tentang Pers (amandemen).

 Pada sore hari-nya, MN bekerja di grup  tentang RUU mengenai pendekatan informasi dan RUU mengenai Pers (amandemen). Dalam sesi perbahasan, para anggota MN berfokus memberikan pendapat terhadap semua ketentuan  mengenai hak kebebasan pers, kebebasan berbicara di media massa, pengelolaan Negara mengenai pers, isi-isi  dan tingkah laku yang dilarang dalam aktivitas pers dan  lain- lain.. Tentang RUU mengenai pendekatan informasi dari rakyat, para anggota MN berbahas  mengenai hak pendekatan informasi dari rakyat;  semua badan dan organisasi bertanggung jawab memberikan informasi dan beberapa masalah yang masih  ada perbedaan pendapat.