(VOVWORLD) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) angkatan ke-75, pada Selasa (8/12), mengadakan sidang pleno tentang samudra dan hukum laut di markasnya di Kota New York, Amerika Serikat.
Dubes Dang Dinh Quy, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB (Foto: VNA) |
Pendapat negara-negara peserta sidang tersebut menjunjung tinggi nilai universal, konsekuen, dan menyeluruh dari UNCLOS 1982, menonjolkan pentingnya konvensi tersebut sebagai kerangka hukum internasional untuk menyesuaikan semua aktivitas di laut dan samudra.
Pada sidang tersebut, Duta Besar (Dubes) Dang Dinh Quy, Kepala Perwakilan Tetap Vietnam di PBB, menegaskan bahwa Vietnam menjunjung tinggi nilai universal, konsekuen, dan menyeluruh dari UNCLOS 1982, mendukung MU PBB yang mempelajari dan menciptakan syarat bagi para anggota Komite Perbatasan Landas Kontinen untuk bekerja dari jarak jauh dengan syarat rahasia dan aman.
Terkait situasi Laut Timur, Dubes Dang Dinh Quy menegaskan bahwa pendirian konsekuen Vietnam ialah semua sengketa harus dipecahkan melalui langkah-langkah damai, atas dasar menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, menghormati proses diplomatik dan hukum, tidak menggunakan kekerasan dan mengancam penggunaan kekerasan.
Ia menyatakan kekhawatiran terhadap beberapa kasus belakangan ini di Laut Timur yang melanggar secara serius hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam.
Dubes Dang Dinh Quy mengimbau semua pihak supaya menahan diri, tidak melakukan militerisasi dan merumitkan situasi, meningkatkan sengketa, mempengaruhi keselamatan, keamanan maritim dan penerbangan di Laut Timur, mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, melaksanakan DOC secara penuh, dan cepat menyempurnakan COC secara substantif, berdaya-guna, dan sesuai dengan UNCLOS.