Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya menekankan perlu ada strategi politik untuk menangani program nuklir RDRK karena sanksi-sanksi tersebut belum cukup.

Dubes Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya (Sumber: Kantor Berita Vietnam)

Sedangkan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan Rusia dan Tiongkok terhadap resolusi yang disusul oleh AS untuk memperkuat sanksi terhadap RDRK, bersamaan itu menegaskan bahwa Pemerintah-nya akan terus bekerjasama dengan para negara sekutu dan mitra guna meningkatkan tekanan tentang diplomatik dan ekonomi terhadap Pyong Yang.

Dalam pernyataan-nya pada Minggu (06 Agustus), Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe juga menyambut baik sanksi-sanksi baru terhadap RDRK. Menurut dia, resolusi yang melarang Pyong Yang mengekspor batu bara, besi dan beberapa sumber pendapatan utama dari negara ini “membuktikan jelas maksud komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap RDRK di tingkat yang lebih tinggi”. Pada hari itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi menekankan bahwa sanksi-sanski ini merupakan hal yang perlu untuk menghadapi RDRK, tapi “pasti” bukanlah tujuan terakhir. Dia menyatakan bisa menangani masalah RDRK melalui dialog.

Pada fihaknya, RDRK telah memberikan reaksi pertama terhadap resolusi sanksi tersebut.  Kantor Berita “Yonhap” dari Republik Korea mengutip satu tulisan yang dimuat di Harian Rodong Sinmum-organ dari Partai Kerja Korea, pada Minggu (06 Agustus), yang telah memperingatkan bahwa AS akan merusak diri sendiri kalau melakukan tindakan nuklir atau sanksi-sanksi terhadap Pyong Yang. Pernyataan itu dikeluarkan setelah semua 15 negara anggota DK PBB, pada Sabtu (05 Agustus) sepakat mengesahkan resolusi mengenakan sanksi-sanksi baru terhadap RDRK yang bersangkutan dengan 2 uji coba peluncuran rudal balistik interkontinental pada Juli lalu. Diprakirakan, sanksi-sanksi ini bisa mengurangi 1/3 nilai ekspor RDRK senilai kira-kira 3 miliar USD setiap tahun.