Bangunan yang dibangun secara ilegal oleh Tiongkok di Woody Island di Kepulauan Hoang Sa (Vietnam) (Foto: CSIS)

Ketika menjawab interviu wartawan Radio Suara Vietnam di Federasi Rusia, pada Selasa (21/4), Grigory Lokshin, peneliti sains senior dari Pusat Penelitian Vietnam dan ASEAN – Institut Timur Jauh – Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia memberitahukan: Perihal Tiongkok baru-baru ini membentuk dua zona administrasi “Xisha” (Kepulauan Hoang Sa – Paracel) dan “Nansha” (Kepulauan Truong Sa – Spratly) dengan satu pusat di kotamadya militer “Sansha” yang dibangun secara ilegal di pulau yang terbesar di Kepulauan Hoang Sa yang pada permulaannya adalah milik Vietnam dan kemudian diduduki tentara Tiongkok pada tahun 1974, menunjukkan bahwa pimpinan Tiongkok sedang berupaya menyalah-gunakan krisis serius di dunia akibat wabah Covid-19 untuk menegakkan hak mengontrol Laut Timur sepenuhnya dan mengubah-nya menjadi “danau di dalam negeri”.

Grigory Lokshin menunjukkan bahwa tindakan Tiongkok telah melanggar secara kasar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Tiongkok. Menurut dia, Vietnam punya semua bukti yang tidak bisa diingkari bahwa kedaulatan terhadap semua kepulauan ini di Laut Timur adalah milik Vietnam yang telah berulang kali diakui dalam naskah-naskah hukum internasional. Dan hal ini sekali lagi dibenarkan dalam satu nota Vietnam yang dikirim kepada PBB pada tanggal 30/3 dan dalam satu pernyataan protes dari Kementeria Luar Negeri Vietnam pada tanggal 19/4.

Dalam perkembangan yang bersangkutan, pers Mesir selama beberapa hari ini terus-menerus memuat artikel-artikel dengan judul: “Vietnam memprotes pembentukan dua unit administrasi di Laut Timur yang dilakukan Tiongkok”.

Tiga koran elektronik resmi dalam bahasa Arab dari Mesir seperti Masrawy, Shorouknews dan Youm7 memuat artikel: “Vietnam telah memprotes Tiongkok yang membentuk dua unit administrasi di pulau-pulau kawasan Laut Timur, melanggar secara serius kedaulatan Vietnam”. Semua koran ini mengutip kata-kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Thi Thu Hang bahwa “Vietnam meminta kepada Tiongkok supaya menghormati kedaulatan Vietnam dan menghapuskan keputusan-keputusan salah yang bersangkutan dengan semua hal itu. Vietnam telah dengan keras dan berulang laki menegaskan ada cukup bukti sejarah dan dasar hukum guna menegaskan kedaulatan-nya terhadap Kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa”.