(VOVworld) – Setelah perkembangan-perkembangan politik bertubi-tubi di Thailand pada Kamis sore (22 Mei), opini umum internasional telah mengajukan reaksi-reaksi pertama. Pada 22 Mei, juru bicara Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) menyatakan kecemasan terhadap kudeta militer di Thailand yang berlangsung pada hari yang sama dan menyatakan bahwa pemberlakuan situasi  militer darura dan peberlakuan perintah militer bisa melanggar hak-hak rakyat. Pada hari yang sama, Presiden Perancis, Francois Hollande menyerukan kepada Thailand supaya segera kembali ke rezim hukum, bersamaan itu menekankan perlunya menghargai hak-hak dasar dan kebebasan rakyat.

Tentara Thailand
(Foto ilustrasi : vnexpress.net)

Sebelumnya, pada Rabu (21 Mei), tentara Thailand menyatakan melakukan kudeta, membentuk Komite Penjaga Perdamaian Nasional untuk merebut kembai hak konrtol  setelah faksi oposisi dalam negeri menghadiri dua perundingan pada 21 dan 22 Mei, tetapi tidak mencapai permufakatan manapun. Tentara Thailand memutuskan menghentikan sementara Undang-Undang Dasar tahun 2007, kecuali beberapa bab yang bersangkutan dengan Kerajaan. Akan tetapi, Majelis Tinggi dan semua pengadilan masih beraktivitas secara normal. Semua televisi dan radio diminta menghentikan penyiaran dan penayangan program- program harian dan hanya menyampaikan berita yang dikeluarkan oleh tentara. Semua layanan jasa internet di Thailand juga dihentikan./..