Menurut rencana, pada Minggu (8 Oktober), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), akan melakukan sidang darurat tentang situasi Israel setelah gerakan Hamas melakukan serangan terhadap negara Yahudi ini. Sebelumnya, pada Sabtu (7 Oktober), wakil Komisaris Tinggi PBB urusan hak asasi manusia, Volker Tuerk menekankan “warga sipil tidak pernah menjadi sasaran dari serangan-serangan”, bersamaan itu mengimbau untuk segera menghentikan tindakan-tindakan kekerasan.

Seorang pria Palestina dan putranya berjalan melewati para anggota Hamas di kota Jabalia, Jalur Gaza utara, pada 7 April. (Foto: AFP)

Pada hari yang sama (7 Oktober), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Mesir dan Kemenlu Arab Saudi mengimbau kedua pihak supaya mengekang diri secara maksimal dan menghindari risiko lebih lanjut terhadap warga sipil. Dalam satu pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Qatar beranggapan bahwa Israel adalah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi yang sedang terjadi, karena negara ini terus melanggar hak-hak warga Palestina.

Sementara itu, Turki dan Rusia mengimbau Israel dan Palestina supaya bertindak secara bijaksana dan mengekang diri.

Sebaliknya, AS dan banyak negara Barat seperti Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, dan Ukraina, telah menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah Israel, bersamaan itu mengecam keras tindakan gerakan Hamas. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan bahwa Washington “dengan tegas mengutuk” serangan yang dilakukan gerakan Hamas terhadap warga sipil Israel, dan dengan tegas mendukung Pemerintah dan warga Israel. Kementerian Luar Negeri Inggris dan Jerman menegaskan dukungan terhadap hak pembelaan diri Israel yang sesuai hukum internasional dalam menghadapi terorisme.