Opini umum tentang tidakan Tiongkok di Laut Timur: Kebenaran sejarah dimiliki Vietnam

(VOVworld) - Anggota Parlemen Eni Faleomavaega, anggota senior Subkomisi urusan masalah-masalah Asia-Pasifik dari Komisi  Hubungan Luar Negeri Parlemen Amerika Serikat, pada Kamis (8 Mei) mengutuk keras Tiongkok melanggar kedaulatan Vietnam, bersamaan itu meminta kepada Pemerintahan pimpinan Presiden Barack Obama supaya memberikan reaksi yang jelas  dan  lebih gigih terhadap  tindakan-tindakan Tiongkok di Laut Timur.

Opini umum tentang tidakan Tiongkok  di Laut Timur: Kebenaran sejarah dimiliki Vietnam - ảnh 1
Kapal Tiongkok menyerang kapal Vietnam dengan pesawat penyemprot
(Foto: petrotimes.vn)

Dalam komunike pers, anggota Parlemen Eni Faleomavaega menegaskan:  Anjungan  pengeboran  HD 981 telah ditempatkan secara tidak sah di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam, yang jauhnya kira-kira 120 mil laut dari pulau Ly Son milik Vietnam. Anggota Parlemen Eni Faleomavaega menyatakan secara tegas bahwa  semua tuntutan wilayah yang dikeluarkan oleh Tiongkok  di Laut Timur adalah tidak punya dasar menurut hukum internasional. Semua tindakan provokasi Tiongkok ini  merupakan eskalasi  dengan  maksud mengancam perdamaian dan keamanan  maritim  di Laut Timur.

Juga pada hari yang sama, pembantu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat urusan masalah-masalah Asia Timur dan Pasifik, Danieal Russel, pada pertemuan dengan kalangan pers dalam kerangka kunjungan-nya di Vietnam, telah menegaskan: Amerika Serikat memprotes semua tindakan untuk mengubah status quo berpengaruh terhadap kebebasan, keamanan dan keselamatan maritim dan tindakan-tindakan menggunakan dan mengancam menggunakan kekerasan dari Tiongkok.

Pada hari yang sama,  pada pertemuan secara terpisah dengan Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan dan Wakil Presiden Vietnam, Ibu Nguyen Thi Doan, Sekretaris Jenderal Partai Pekerja Meksiko, Alberto Anaya  Gutierez menekankan kebenaran  sejarah yang  berada di  pihak Vietnam, hukum internasional mendukung Vietnam dan masalah ini  harus dibahas  di semua  organisasi internasional secara multilateral.

Tidak hanya para sarjana internasional, para sarjana dan peneliti hukum dan sejarah Vietnam juga memprotes keras pelanggaran yang dilakukan Tiongkok terhadap kedaulatan Vietnam, tanpa memperdulikan hukum internasional. Doktor Tran Cong Truc, mantan Kepala Badan Perbatasan Pemerintah  mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut-1982 (UNCLOS-1982), koordinat dimana Tiongkok menempatkan anjungan pengeboran sepenuhnya  berada dalam  zona ekonomi eksklusif  dan landas  kontinen Vietnam, kalau dihitung dari garis dasar pantai landas kontinen Vietnam yang telah diumumkan oleh Negara Vietnam. Semua faktor hukum dan ilmiah menunjukkan bahwa  zona ini bukanlah zona tumpang-tindih dan tidak ada sengketa.

Banyak negara Asia dan Eropa juga menyatakan kecemasan tentang kasus ini. Di Tokyo, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida menekankan: Tindakan Tiongkok telah meningkatkan ketegangan di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura juga menyatakan kecemasan tentang  perkembangan-perkembangan terkini di Laut Timur, mengimbau kepada semua pihak supaya menaati  DOC dan menangani sengketa  secara damai, sesuai dengan hukum internasional, diantaranya ada UNCLOS-1982./.

Komentar

Yang lain