(VOVWORLD) - Melanjutkan program persidangan ke-2 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XV, pada 28 Oktober sore, para anggota MN membahas secara virtual Undang-Undang mengenai Perfilman (amandemen).
Menurut para anggota MN, kebijakan prioritas dan bantuan perkembangan perfilman perlu dikuantifikasi secara lebih konkret, bertiktik berat, efektif, ada solusi yang bersifat mengikat secara hukum untuk menjamin kelayakan.
Dinh Phuong Lan, anggota MN Provinsi Quang Ngai meminta agar kebijakan pengembangan perfilman harus fokus memprioritaskan sumber daya investasi pada isi-isi yang memerlukan peranan bimbingan Negara, seperti pelaksanaan tugas politik, pengarahan nilai, tetapi perlu menjamin syarat untuk mengembangkan cabang industri perfilman, sesuai dengan aturan pasar.
 Dinh Phuong Lan, anggota MN Provinsi Quang Ngai (Foto: VNA) |
Setuju dengan pandangan tersebut, To Van Lam, anggota MN Provinsi Kon Tum, menganggap bahwa dalam syarat anggaran keuangan yang masih terbatas, perlu diperhatikan kebijakan sosialisasi agar unsur-unsur ekonomi, organisasi, dan individu ikut berinvestasi aktif pada aktivitas perfilman.