(VOVworld) -  Jumpa pers periodik Kementerian Luar Negeri Vietnam berlangsung pada Kamis sore (10 Januari), di gedung Pemerintah. Semua pertanyaan yang diajukan para wartawan tentang reaksi Vietnam terhadap kabar bahwa Taiwan (Tiongkok) menyatakan melakukan eksplorasi migas di wilayah laut di sekitar pulau Ba Binh, termasuk kepulauan Truong Sa (Spratly) milik Vietnam,  Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Luong Thanh Nghi mengatakan: "Vietnam mempunyai cukup bukti hukum dan sejarah untuk menegaskan  kedaulatan terhadap dua kepulauan Truong Sa (Spratly) dan Hoang Sa (Paracel). Perihal fihak Taiwan akan melakukan eskplorasi  migas di wilayah laut di sekitar pulau Ba Binh melanggar kedaulatan Vietnam terhadap kepulauan Truong Sa, sehingga menimbulkan ketegangan dan merumitkan situasi di Laut Timur. Vietnam dengan tegas memprotes dan meminta kepada fihak Taiwan supaya segera membatalkan rencana yang melanggar hukum di atas ».

Kepulauan Truong Sa (Vietnam).
(Foto: tintuc.vnn.vn)

Ketika menjawab  pernyataan wartawan tentang komentar  Vietnam atas  fihak Tiongkok dan  Taiwan yang selama ini  menyatakan kecemasan bahwa Undang-Undang  tentang Kelautan Vietnam menjadi efektif akan mempengaruhi hubungan dengan negara-negara di kawasan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Luong Thanh Nghi mengatakan: "Bersangkutan dengan Undang-Undang mengenai Laut Vietnam, kami telah berkali-kali menyatakan pandangan Vietnam. Pengesahan Undang-Undang tentang Kelautan oleh Vietnam adalah pekerjaan normal dan perlu  dari satu negara di tepi laut yang mempunyai kedaulatan, anggota Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tentang  Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Undang-Undang tentang Kelautan Vietnam menegaskan  secara jelas haluan Vietnam yalah memecahkan secara damai semua sengketa di Laut Timur, di atas dasar hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut -tahun 1982 dan semua permufakatan dan mekanisme yang bersangkutan, turut mempertahankan perdamaian, kestabilan, keamanan dan kerjasama di Laut Timur" ./.