Para sarjana internasional memprotes pelanggaran yang dilakukan Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam
(VOVWORLD) - Lokakarya tahunan kesembilan tentang Laut Timur yang diadakan pada Rabu (24 Juli), di Washington DC, Amerika Serikat (AS) telah menyerap partisipasi banyak pakar dan sarjana papan atas asal berbagai institut penelitian besar dari AS, Indonesia, Thailand, Filipina, Norwegia, Australia, Tiongkok, Malaysia dan Vietnam.
 Para sarjana dalam lokakarya tersebut (Foto: VOV) |
Pada lokakarya tersebut, para utusan berfokus membahas tiga isi utama yang termasuk status-kuo di Laut Timur, sejarah dari klaim-klaim kedaulatan di Laut Timur serta cara mengelola persengketaan di Laut Timur. Menurut banyak pakar peneliti, kegiatan-kegiatan survei geologi yang dilaksanakan Tiongkok telah melanggar zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam di dangkalan Tu Chinh (atau Vanguard Bank).
Bill Hayton, seorang pakar papan atas tentang Laut Timur dari Institut Penelitian Internasional Kerajaan Inggris memberitahukan:
“Ini jelaslah adalah pelanggaran terhadap zona ekonomi eksklusif Vietnam. Menurut konvensi Hukum Laut, saya tidak melihat ada hal-hal yang bisa dibela dari kegiatan-kegiatan Tiongkok sekarang ini. Masalahnya sekarang ini ialah bagaimana reaksi Vietnam? Vietnam punya cukup hak untuk membela zona ekonomi eksklusif-nya. Menurut Konvensi Hukum Laut dan vonis Mahkamah Arbitrasi pada tiga tahun lalu, wilayah laut itu adalah milik Vietnam.”
Sedangkan, Profesor Stein Tinnesson dari Institut Penelitian Perdamaian Oslo, Norwegia menyatakan bahwa dialog akan merupakan solusi yang berhasil-guna. Dia mengatakan:
“Saya menyatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara melihat jelas tentang pembelaan hak-nya menurut Hukum Laut dan komunitas internasional perlu memacu negara-negara ini. Sementara itu, negara-negara tersebut perlu terus melakukan dialog dengan Tiongkok, khususnya dengan pimpinan negara ini untuk menuju ke solusi-solusi yang substantif agar Tiongkok bisa menyedari beberapa kepentingan-nya dalam sistim penaatan Hukum Laut.”
Yang bersangkutan dengan masalah Laut Timur, anggota Parlemen dari Partai Republik AS, Mike Gallagher di Twitter-nya, pada Kamis (25 Juli) menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan permusuhan Tiongkok yang sedang meningkat di Laut Timur merupakan hal yang tidak bisa diterima. Dia juga berseru kepada Kongres AS supaya mengesahkan satu Undang-Undang yang dia susun bersama dengan anggota Parlemen, Jimmy Panetta untuk mengenakan sanksi-sanksi terhadap militerisasi dan reklamasi Tiongkok di kawasan.