Parlemen Kamboja menginformasikan bahwa dalam sidang pleno pada Senin (2/11), 116 legislator Kamboja telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang protokol garis perbatasan di darat dan delimitasi garis perbatasan dan penancapan tonggak perbatasan di darat antara dua negara yang disampaikan kepada Dewan Menteri Kamboja pada 9/10 lalu.

Sebelumnya, Menteri Senior urusan Komite Perbatasan Kamboja, Var Komhong, pada 27/8, telah mengumumkan bahwa Pemerintah Kerajaan Kamboja akan mengirim peta topografi perbatasan yang disepakati oleh Kamboja dan Vietnam kepada PBB untuk díimpan agar mendapat pengakuan dari komunitas internasional. Peta topografi tersebut adalah hasil delimitasi garis perbatasan  dan penancapan tonggak atas 84% garis perbatasan di darat antara dua negara Kamboja dan Vietnam, yang dimulai pada 2006.