Parlemen Mesir mengesahkan satu RUU mengenai pembebasan dari tuntutan terhadap pejabat militer senior
(VOVWORLD) - Parlemen Mesir, Senin (16/7), telah mengesahkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pembebasan dari tuntutan terhadap para pejabat militer senior yang bersangkutan dengan kekerasan setelah Presiden negara ini, Mohamed Morsi tergulingkan pada tahun 2013.
 Serdadu Mesir (Foto: AP / VNA) |
RUU ini perlu diesahkan oleh Presiden Abdel Fattah al-Sisi agar bisa berlaku. RUU tersebut mendapat dukungan dari mayoritas di antara kira-kira 600 legislator Parlemen. Legislator Parlemen Mesir, Haitham al-Hariri, salah seorang di antara 8 legislator penentang RUU tersebut, memberitahukan bahwa dengan RUU ini, para pejabat militer senior Mesir meksi mengeluarkan perintah atau melakukan tindakan dalam aktivitas-aktivitas militer dari 7/2013 sampai 6/2014 akan dibebaskan dari tuntutan, kecuali diprotes oleh Dewan Angkatan Bersenjata Tertinggi. Portal Parlemen Mesir, Senin (16/7), juga telah mengkonfirmasikan bahwa “satu RUU yang bersangkutan dengan status pemimpin angkatan bersenjata tingkat tinggi” telah diesahkan, tapi tidak mengumumkan informasi terinci.
Sebulan setelah Presiden Mohamed Morsi terguling, bentrokan-bentrokan antara para demonstran pendukung Mohamed Morsi dan pasukan keamanan Mesir yang berlangsung pada 3/7/2013 telah menewaskan 700 orang. Sampai sekarang, para pendukung mantan Presiden Mohamed Morsi berusaha melemparkan tanggung jawab kepada para komandan tentara dalam kasus-kasus kekerasan yang bersangkutan dengan demonstrasi-demonstrasi ini.