(VOVworld) – Partai Demokrat Thailand, Senin (22/2), menuntut supaya mengamandir Undang-Undang Dasar (UUD) sementara dari negara ini untuk menjelaskan isi tentang referendum yang bersangkutan dengan Rancangan UUD baru yang kontroversial.

Jurubicara Partai Demokrat, Ramet Rattanachaweng menganggap bahwa Partai ini menuntut supaya UUD sementara harus diamandir kalau Rancangan UUD baru tidak bisa melampaui referendum. Pemerintah harus menunjukkan secara jelas pilihan berikutnya agar kalangan rakyat mendapat informasi-informasi ini sebelum memberikan suara dalam referendum.

Partai Demokrat Thailand juga meminta kepada Komisi Penyusun UUD supaya memasukkan mekanisme-mekanisme kepada Rancangan UUD untuk memberikan hak kepada kalangan rakyat dalam masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rancangan UUD harus mempunyai prinsip dan mekanisme untuk mencegah intervensi terhadap sistim perundang-undangan dari pusat sampai daerah guna mencegah tindakan korupsi di semua tingkat.