Pembukaan sidang periodik Pemerintah Vietnam untuk bulan Februari 2020
(VOVWORLD) - Di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Pemerintah Vietnam, pada Selasa (3 Maret), di Kota Hanoi, mengadakan sidang periodik untuk bulan Februari 2020 untuk membahas solusi-solusi mendesak guna melaksanakan target-target perkembangansosial-ekonomi pada latar belakang tetap menanggulangi virus SARS-CoV-2.
Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc berbicara di depan sidang periodik untuk bulan Februari 2020 . (Foto: Kantor Berita Vietnam). |
Ketika berbicara di depan sidang ini, PM Nguyen Xuan Phuc menekankan: Pemerintah konsisten dengan pandangannya ialah siap mengorbankan kepentingan ekonomi untuk melindungi keselamatan kesehatan rakyat dan para wisatawan yang datang ke Vietnam. Beliau menunjukkan secara maksimal jangan subyektif, terus melaksanakan secara gigih tugas mencegah dan menanggulangi wabah yang tlah ditetapkan, dengan gigih jangan disebar dalam komunitas .
Wabah Covid-19 menimbulkan dampak berat terhadap cabang penerbangan, pariwisata, jasa, khususnya rantai nilai, putusnya pemberian bahan mentah input, sehinggal menimbulkan pengarah besar terhadap perkembangan ekonomi Vietnam. Namun, situasi sosial-ekonomi untuk bulan Februari lalu pada pokoknya tetap mempertahankan kestabilan. CPI turun, pemasukan anggaran keuangan meningkat. Pertanian berkembang secara stabil, wabah berhasil dikontrol. PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada semua anggota Pemerintah supaya membahas secara teliti, merekomendasikan dan menyepakati semua solusi teknis tentang keuangan, perbankan dan langkah-langkah lain untuk berupaya mengatasi kesulitan, menciptakan syarat yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produksi dan bisnis, bertekat melaksanakan target perkembangan sosial-ekonomi yang telah ditetapkan.
Pada sidang ini, Pemerintah Vietnam membahas berbagai rancangan undang-undang (RUU) seperti RUU mengenai Pekerja Vietnam yang bekerja di luar negeri menurut kontrak (amandemen); Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang mengenai Perlindungan Lingkungan; Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang mengenai Pertanahan; Undang-Undang mengenai Permufakatan Internasional; Kriterium demilitasi kawasan pemukiman penduduk etnis minoritas, daerah pegunangan serta beberapa isi yang lain.