(VOVworld) – Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV) angkatan ke-12, Minggu pagi (9/10), dibuka di kota Hanoi.
Panorama Sidang Pleno ke-2 KS PKV angkatan ke-12
(Foto: bnews.vn)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KS PKV, Nguyen Phu Trong memimpin Sidang Pleno ini. Pada Sidang Pleno ini, KS PKV membahas dan memberikan pendapat tentang situasi sosial-ekonomi tahun 2016, membuat rencana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2017, beberapa garis politik dan kebijakan besar untuk memperbarui pola pertumbuhan, meningkatkan kualitas pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian. Sidang Pleno ini juga berbahas tentang pelaksanaan secara efektif proses integrasi ekonomi internasional, mempertahankan kestabilan politik, sosial pada latar belakang Vietnam ikut serta dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas generasi baru.
Dalam pidato pembukaan Sidang Pleno ini, Sekjen Nguyen Phu Trong menyarankan beberapa isi penting agar dibahas, dipelajari dan diputuskan oleh KS PKV. Tentang situasi sosial-ekonomi tahun 2016 dan rencana pengembangan sosial-ekonomi tahun 2017, Sekjen Nguyen Phu Trong meminta kepada KS PKV supaya merapati laporan dan pemaparan dari Polit Biro KS PKV dan kenyataan di berbagai instansi, bidang dan daerah untuk membahas dan memberikan penilaian yang obyektif dan menyeluuruh perkembangan sosial-ekonomi dalam waktu 9 bulan awal tahun ini dan memberikan prakiraan sampai akhir tahun 2016. Khususnya memperhatikan kebijakan dan langkah terobosan untuk mengekang utang publik, menangani utang yang bermasalah, merestrukturisasi anggaran keuangan negara, memperhebat restrukturisasi investasi publik, badan-badan usaha milik negara, satuan-satuan usaha publik dan sistim bank-bank perdagangan, memperbaiki lingkungan investasi dan bisnis untuk memobilisasi dan menggunakan secara lebih efektif semua sumber daya serta menjamin keseimbangan besar dari perekonomian.
Tentang masalah memperbarui pola pertumbuhan, meningkatkan kualitas pertumbuhan, produktivitas dan daya saing perekonomian, Sekjen Nguyen Phu Trong menekankan bahwa ini merupakan masalah yang punya arti strategis dan arti penting yang istimewa dan memutuskan keberhasilan usaha pembaruan. Sekjen Nguyen Phu Trong menegaskan: “Saya meminta kepada KS PKV supaya membahas dan menetapkan secara jelas pola pertumbuhan yang perlu dibangun dengan pembaruan-pembaruan terbanding dengan pola pertumbuhan dewasa ini, peta jalan dan langkahnya untuk masa dari 5 sampai 10 tahun mendatang, dengan visi sampai tahun 2030, berbagai garis politik, kebijakan dan langkah untuk mengembangkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggeser struktur dan meningkatkan kualtias kerja, taraf pengorganisasian produksi dan bisnis, memobilisasi dan menggunakan secara efektif semua sumber daya dari masyarakat, khususnya sumber daya dari sektor ekonomi swasta dan lain-lain.
Tentang pelaksanaan proses integrasi ekonomi internasional, Sekjen Nguyen Phu Trong menunjukkan bahwa selama ini, Vietnam melaksanakan banyak perjanjian perdagangan bebas generasi baru, meliputi permufakatan-permufakatan yang tidak hanya tentang liberalisasi perdagangan dan investasi saja, tapi juga meliputi komitmen-komitmen tentang ketenaga-kerjaan, serikat buruh, kepemilikan intelektual, badan usaha milik negara dan banyak masalah politik, kebudayaan dan sosial yang sangat rumit dan sensitif lainnya. Terbentukannya Komunitas Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, penggelaran pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Republik Korea, Persekutuan Ekonomi Asia-Eropa, khususnya penandatanganan dan siap mengesahkan Perjanjian Kemitraan Trans Pasifik (TPP) serta Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa telah dan akan membuka banyak kesempatan, kemudahan, tapi ada juga tidak sedikit kesulitan dan tantangan baru tidak hanya tentang ekonomi saja, tapi juga tentang pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, kebudayaan dan sosial. Sekjen Nguyen Phu Trong meminta kepada KS PKV supaya memberikan penilaian secara menyeluruh dan obyektif latar belakang, situasi, menilai secara akurat kesempatan dan tantangan terhadap proses integrasi ekonomi internasional dan usaha membangun dan membela Tanah Air untuk masa dari 5 sampai 10 tahun mendatang.
Menurut agenda, Sidang Pleno ini berlangsung sampai tanggal 15/10.