(VOVworld) - Setelah Majelis Tinggi Inggeris melakukan pemungutan suara untuk meminta kepada Pemerintah Inggeris supaya merevisi Undang-Undang tentang keluarnya Inggeris dari Uni Eropa (atau Brexit Bill) dengan prosentase  suara 256 diantara 358, Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Theresa May, pada Rabu malam (1 Maret), menyatakan akan  bertekat mempertahanakan seutuhnya isi Brexit Bill, tidak melengkapi, ketika masalah ini dibahas dan dipelajari lagi di Majelis Rendah pada pekan mendatang.

Pemerintah Inggeris  akan mempelajari masalah  hak dari para warga negara Uni Eropa yang hidup di Inggeris secara serius, tapi akan bertekat mengesahkan “satu undang-undang yang disusun secara jelas dan sederhana”. Karena tuntutan Majelis Tinggi yaitu undang-undang tersebut perlu direvisi, maka masalah ini akan dibahas kembali, sehingga membuat proses pengesahan terhadap undang-undang ini telah melambat sedikitnya sepekan sampai dengan tanggal 14 Maret ini. Para legislator Majelis Tinggi menuntut kepada Perdana Menteri Theresa May supaya memasukkan ke dalam undang-undang ini  pasal yang isinya menjamin agar para warga negara Uni Eropa yang sedang hidup di Inggeris punya hak dapat hidup dan bekerja di Inggeris pasca Brexit. Namun, menurut pandangan Pemerintah Inggeris, London akan menunggu supaya negara-negara Uni Eropa juga mengeluarkan pasal serupa itu terhadap para warga negara Inggeris sekarang sedang hidup di Uni Eropa, jadi tidak ingin mengeluarkan secara sepihak jaminan seperti  tuntutan Majelis Tinggi.