Presiden Republik Korea,  Moon Jae-in dan Pemimpin RDRK, Kim  Jong-un (kanan) pada pertemuan puncak ke-3 di Pyong Yang, 19/9/2018. Foto: AFP/Kantor Berita Viet Nam)

Menurut rencana,  setelah langkah ini, dokumen  tersebut  akan disampaikan kepada Presiden Moon Jae-in untuk ditandatangani pengesahannya.

Gerak-gerik  tersebut  berlangsung setelah  Kementerian Hukum Republik Korea  memberikan kesimpulan bahwa Pernyataan Bersama Pyong Yang tidak memerlukan kesepakatan Parlemen untuk  diratifikasi karena satu permufakatan  yang  lebih bersifat mencakup yaitu  Pernyataan  Panmunjom telah ditandatangani oleh para pemimpin dua negara  pada pertemuan puncak pada bulan April lalu sedang berada dalam  proses  ratifikasi  pada badan legislatif.

Menurut Kementerian Hukum, Pernyataan Bersama selama ini bertujuan melaksanakan Pernyataan Panmunjom pada bulan April lalu dan  ratifikasi  satu permufakatan yang  lebih bersifat mencakup   oleh Parlemen  berarti bahwa  permufakatan-permufakatan yang lebih   kecil juga  sah.

 Pemerintah Republik Korea, pada Selasa (23 Oktober), telah mengesahkan satu permufakatan  militer yang telah dicapai pada pertemuan puncak pada bulan September lalu.