Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Mallem di depan jumpa pers di Damakus. (Foto: AFP/Kantor Berita Viet Nam)

Dia juga memberitahukan: Untuk menunjukkan kemauan baik, Pemerintah Suriah telah berpartisipasi pada semua pertemuan internasional tentang Suriah.  Menurut hemat Menlu Suriah,  semua keputusan yang bersangkutan dengan solusi politik  tidak boleh ada  intervensi asing, khususnya masalah Undang-Undang Dasar. Dalam kunjungan  di luar negeri yang  baru-baru ini dilakukan oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa urusan Suriah, Staffan de Mistura di negara Timur Tengah ini, Damaskus telah menunjukkan pandangan bahwa  penyusunan Undang-Undang Dasar   adalah masalah kedaulatan, oleh karena itu, masalah hini harus dibahas dan dipecahkan di Suriah, tanpa ada intervensi dari luar.

Sebelumnya, para pemimpin dari Rusia, Perancis, Jerman dan Turki juga berseru supaya membentuk satu komite penyusunan Undang-Undang Dasar Suriah sebelum tahun 2018 untuk “membuka jalan bagi semua pemilu bebas dan adil” di negara ini. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin dari empat negara tersebut telah menyatakan dukungan terhadap satu proses politik  menyeluruh  dengan diatur oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.