Pemerintah Thailand menegaskan akan meneruskan peta jalan demokrasi
(VOVworld) - Deputi Perdana Menteri (PM) Thailand, Wissnu Krea-ngam, pada Senin (25 Oktober), memberitahukan: Setelah Raja Bhumibol Abdulyadej mangkat, pemberlakuan beberapa undang-undang yang muncul dari Undang-Undang Dasar baru akan berjalan sesuai dengan proses pemberlakuan naskah yang baru saja diesahkan dalam referendum pada tanggal 7 Agustus lalu.
Deputi Perdana Menteri Thailand, Wissnu Krea-ngam menegaskan akan meneruskan peta jalan demokrasi
(Foto: nationmultimedia.com)
Dia juga menegaskan: Peta jalan kembali ke demokrasi Thailand tidak berubah dan pemilu akan diselenggarakan pada tahun mendatang. Menurut Deputi PM Wissnu Krea-ngam, berbagai undang-undang akan disampaikan ke Pemerintah setelah Dewan Konstitusi Nasional (NLA-Parlemen) mengesahkannya. Pemerintah akan mempunyai waktu selama 20 hari untuk meninjau berbagai undang-undang ini sebelum disampaikan kepada Kerajaan untuk diesahkan. Menurut rencan, NLA, pada Jumat (28 Oktober) akan mengadakan sidang setelah 15 hari berkabung terhadap Raja Bhumibol Abdulyadej untuk membahas pemakzulan terhadap dua mantan legislator dari Partai Pheu Thai.