Pemerintah transisi baru di Libya dilantik
Pemerintah transisi baru di Libya pada tanggal 24 November telah dilantik dengan tugas menyatukan tanah air yang rusak pasca perang, membuka jalan bagi satu Undang-Undang Dasar baru dan pemilihan umum (pemilu) dalam waktu 7 bulan mendatang.
Ketika berbicara dalam upacara pelantikan ini, Perdana Menteri Abdel Rahim el-Keeb berkomitmen agar pemerintah akan mewakili seluruh rakyat Libya setia dengan “tujuan-tujuan revolusi tanggal 17 Februari”, membela kemerdekaan, keamanan dan penyatuan wilayah Libya”.
Perdana Menteri Libya Abdel Rahim al-Kib
(foto: cnn.com)
Sementara itu, beberapa komunitas suku dan kalangan lokal telah mengeluh tentang daftar anggota pemerintah transisi yang diumumkan Perdana Menteri Abdel Rahim el-Keeb yang diantaranya mereka tidak punya posisi yang selayaknya.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan Amerika Serikat telah menyambut pembentukan pemerintah transisi di Libya. Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon berharap supaya pemerintah transisi yang baru di Libya akan mencapai sukses dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi negara ini pada masa transisi, diantaranya ada masalah-masalah poros seperti kerujukan nasional, jaminan keamanan, pembelaan hak asasi manusia dan pemulihan jasa-jasa pelayanan yang mendasar untuk rakyat.
Sekjen PBB juga mengulangi komitmen bahwa PBB akan bekerjasama penuh dengan pemerintah baru dan rakyat Libya sesuai dengan isi resolusi nomor 2009 Dewan Keamanan PBB. Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton menganggap ini adalah “kemajuan” dalam proses transisi ke demokrasi dan Amerika Serikat akan bekerjasama dengan pemerintah transisi Libya untuk mengatasi semua tantangan besar yang dihadapi negara ini./.