Pendirian Vietnam terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan Laut Timur
(VOVworld) – Pada Kamis (24 Januari), ketika menjawab interviu wartawan tentang reaksi Vietnam terhadap masalah Filipina resmi mengadukan Tiongkok ke Mahkamah Internasional menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), Wakil Ketua Komite urusan Perbatasan Nasional, Kementerian Luar Negeri Vietnam, Nguyen Duy Chien menunjukkan bahwa: “Pendirian Vietnam yang konsekswen ialah semua masalah yang bersangkutan dengan Laut Timur harus ditangani dengan langkah-langkah damai, di atas dasar hukum internasional, khususnya Konvensi UNCLOS 1982. Vietnam berpendapat bahwa semua negara sama sekali berhak memilih langkah-langkah damai untuk menangani semua sengketa yang sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, diantaranya ada UNCLOS 1982”.
Tanah gosong Scarborough yang sedang dipersengketakan Filipina dan Tiongkok
(Foto: vnexpress.net)
Mengenai berita yang dikeluarkan Kantor Berita Xinhua dan Koran Harian Rakyat bahwa Direktorat Pemetaan Nasional Tiongkok mengumumkan penyelesaian dan rencana pengedaran “Peta Nasional Republik Rakyat Tiongkok” dan “Peta geografi Tiongkok” baru pada akhir Januari 2013, diantaranya tuntutan “Garis 9 ruas” (atau juga disebut sebagai “Garis lidah sapi”) serta semua pulau, batu, tanah gosong di daerah kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan kepulauan Truong Sa (Spratly) milik Vietnam, Nguyen Duy Chien menegaskan bahwa: “Vietnam mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa dan hak kedaulatan serta hak yurisdiksi terhadap zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di Laut Timur sesuai dengan UNCLOS 1982. Semua peta yang menunjukkan informasi yang salah tentang kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa dan Truong Sa, hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam di Laut Timur adalah ilegal dan tidak bernilai”./.