Pemerintah Thailand, pada 21 Januari lalu telah memberlakukan keputusan menerapkan situasi darurat di kota Bangkok dan provinsi-provinsi di sekitarnya dalam waktu 60 hari (terhitung dari tanggal 22 Januari) untuk membatasi gerakan “menduduki Bangkok” yang dilakukan oleh faksi oposisi dengan maksud menimbulkan tekanan guna memaksa Perdana Menteri Yingluck Sinawatra harus lengser. Dekrit ini memberikan hak kepada pasukan keamanan Thailand untuk menerapkan jam malam, menangkap tanpa ada tuduhan orang-orang yang dicurigai, menyensar media komunikasi, melarang berkumpulnya lebih dari 5 orang demi tujuan politik dan memberlakukan perintah larangan di banyak daerah di Ibu Kota. Instabilitas politik di Thailand telah memakan waktu hampir 4 bulan ini, membuat 11 orang tewas dan ratusan orang lain cedera./.