Rencana Aksi Pemerintah dibelakukan dan berlaku sejak tgl 13 Februari untuk menggelar secara sinkron dan efektif semua ketentuan hukum mengenai hasil perikanan, mengatasi semua problematik dan keterbatasan sesuai rekomendasi EC tentang IUU, serta menghapuskan “Kartu kuning” pada tahun 2023. Deputi Menteri Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam, Phung Duc Tien meminta daerah-daerah supaya memperkuat pengelolaan, menghentikan pelanggaran kapal penangkapan ikan di perairan asing.

“Vietnam kian melakukan integrasi secara mendalam pada perekonomian dunia. Hal itu berarti Vietnam harus melaksanakan dengan serius semua ketentuan organisasi-organisasi internasional, dan itu juga merupakan semangat Undang-Undang mengenai Hasil Perikanan tahun 2017 tentang perkembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, penghapusan kartu kuning merupakan tugas yang teramat penting. Selama ini, untuk melaksanakan Rencana Pemerintah memerlukan tekad seluruh sistem politik, koordinasi  erat antara berbagai kementerian, instansi, dan daerah  di bawah kepemimpinan Pemerintah. Perdana Menteri Pemerintah percaya akan cepat menghapuskan kartu kuning pada tahun 2023”.