Laporan ini merupakan produk dari proses penelitian, survei dan analisis mendalam dari kelompok pakar berkoordinasi dengan partisipasi aktif dari anggota Dewan Konsultasi Reformasi Prosedur Administrasi. Hasil survei menunjukkan bahwa 2 di antara 3 kelompok prosedur yang melopor dengan biaya menaati paling rendah yalah tarif dan beacukai yang masuk dalam skala pengelolaan negara dari Kementerian Keuangan. Sebagai badan yang memimpin penyusunan Undang-Undang tentang Badan Usaha dan Resolusi nomor 19, Kementerian Perencanaan dan Investasi mempunyai kelompok prosedur yang menduduki posisi  ke dua dalam pemeringkatan. Empat kelompok prosedur administrasi yalah Pertanahan, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan menduduki posisi terakhir dalam pemeringkatan.