(VOVworld) – Ketika berbicara di depan acara penutupan persidangan ke-22 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, Ketua MN Nguyen Sinh Hung menegaskan bahwa persidangan ini telah berakhir secara sukses dengan memberikan pendapat kepada banyak isi yang penting.

     Dari 10 sampai 15 Oktober ini, Komite Tetap MN Vietnam telah memberikan pendapat untuk menyiapkan persidangan ke-6, MN Vietnam angkatan ke 13 (yang direncanakan akan dibuka pada 21 Oktober ini); memberikan pendapat kepada rancangan amandemen Undang-Undang Dasar-tahun 1992 serta beberapa rancangan undang-undang lain seperti: Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Publik Rakyat (amandemen), Undang-Undang amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Perwira Tentara Rakyat Vietnam dan Rancangan Undang-Undang tentang Tender (amandemen), laporan Pemerintah tentang situasi pelaksanaan rencana pengembangan sosial-ekonomi dan rencana anggaran keuangan Negara.

Persidangan ke-22 Komite Tetap MN Vietnam angkatan ke-13 telah berakhir
(Foto: vov.vn)

    Juga pada persidangan ini, Komite Tetap MN Vietnam telah memberikan pendapat kepada laporan-laporan Pemerintah tentang perancangan induk mengenai hydro listrik; pengedaran tambahan sumber modal obligasi Pemerintah untuk Jalan Negara No.1 dan Jalan Negara No.14, haluan  melakukan investasi pembangunan jalan Ho Chi Minh.

Juga pada persidangan ini, Komite Tetap MN Vietnam telah memberikan pendapat kepada pemaparan dari Pemerintah  tentang menangani pos bunga migas, tuan rumah yang dipusatkan kepada Grup Permigasan Nasional Vietnam tahun 2012; perihal masuk pada pada Konvensi tentang kepentingan internasional terhadap peralatan bergerak dan Protokol tentang masalah-masalah kongkrit terhadap peralatan pesawat terbang.

Sebelumnya, pada Selasa pagi (15 Oktober), Komite Tetap MN telah memberikan pendapat kepada rancangan Undang-Undang Amandemen atas beberapa pasal dari Undang-Undang tentang Perwira tTentara Rakyat Vietnam, rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Publik Rakyat (amandemen) dan opsi pengedaran tambahan sumber modal obligasi Pemerintah tahap 2014-2016./.