Rudal balistik interkontinental Hwangsong-14 milik RDRK siap diluncurkan di satu tempat di RDRK (Foto: Yonhap / Vietnamplus)

Selama sebulan ini, AS telah mulai mengadakan perundingan dengan Tiongkok tentang satu rancangan resolusi baru dari PBB, memperketat  sanksi terhadap RDRK setelah negara ini melakukan uji coba peluncuran rudal balistik interkontinental (ICBM) yang pertama pada 4 Juli lalu. Ketika berbicara di depan kalangan pers, Duta Besar Perancis di PBB, Francois Delattre memberitahukan: Perancis ingin melihat satu resolusi  dengan “sanksi-sanksi tambahan  dan kuat” yang diesahkan pada beberapa hari mendatang. Menurut Duta Besar Inggeris di PBB, Matthew Rycroft, perundingan-perundingan yang sedang diadakan bertujuan menimbulkan tekanan terhadap RDRK untuk menghentikan program-program  militernya. Dia juga berseru kepada DK PBB  supaya menghadapi-nya  secara cepat dan kuat dengan satu paket sanksi yang baru. Menurut pandangan AS, perlu memasukkan langkah-langkah seperti memutus sumber pamasokan  minyak tanah  RDRK, melarang tenaga kerja RDRK atau  menerapkan  pembatasan-pembataan baru terhadap penerbangan dan maritim ke dalam paket sanksi yang baru itu. Namun, Rusia memperingatkan bahwa semua sanksi baru mana pun akan berpengaruh terhadap krisis kemanusiaan di RDRK.

Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, usaha patungan penerbangan Perancis-Belanda, Air France-KLM, pada Kamis (3 Agustus) mengumumkan akan memperluas zona larangan terbang keliling RDRK terhadap misi-misi penerbangan. Keputusan ini dikeluarkan setelah satu pesawat penumpang  dari maskapai ini terbang lewat kawasan ini hanya 10 menit sebelum  satu rudal ICBM diluncurkan oleh RDRK  jatuh ke laut  pada  tanggal 28 Juli lalu.