(VOVworld) – Presiden Perancis, Francois Hollande, Rabu (30/3), menyatakan tidak akan mendorong rencana merevisi Undang-Undang Dasar (UUD), diantaranya ada satu pasal yang membolehkan negara ini menarik kembali kewarga-negaraan Perancis terhadap para anasir teroris yang dijatuhi hukuman. Gerak-gerik ini berlangsung setelah Parlemen Perancis tidak setuju dengan rencana yang dilakukan Prsesiden Francois Hollande.


Merevisi UUD merupakan salah satu dari serentetan langkah yang diimbau oleh Presiden Perancis, Francois Hollande untuk memperkuat keamanan sejak serentetan serangan teror terjadi pada 13/11/2015 di Paris, Ibukota Perancis, sehingga menewaskan 130 orang. Sekarang ada ratusan orang Perancis yang punya dua kewarga-negaran “masuk” organisasi yang menamakan diri sebagai “Negara Islam” (IS) di Irak dan Suriah. Pemerintah Perancis merasa cemas bahwa setelah pulang ke Perancis, orang-orang ini akan menjadi ancaman besar terhadap keamanan nasional.