(VOVworld) - Tanpa memperdulikan kecaman-kecaman keras dari Liga Hak Asasi Manusia  Perancis (LDH) yang bersangkutan dengan pemberian  hak-hak istimewa oleh Pemerintah kepada blok badan keamanan, Mahkamah Administrasi Agung Perancis, Rabu(27/1) menolak pencabutan situasi darurat yang dikenakan di negara ini setelah serentetan serangan teror berdarah yang dilakukan organisasi  yang menamakan diri sebagai “Negara Islam” (IS) di ibukota Paris, pada bulan November tahun 2015. Meskipun LHD menuntut kepada Mahkamah supaya menghentikan keseluruhan atau sedikitnya beberapa langkah keamanan darurat, tapi haki LHD telah mengeluarkan keputusan bahwa dalam menghadapi ancaman-ancaman yang potensial dan punya bahaya tinggi terjadinya serangan-serangan teror di dalam negeri, maka  soal mempertahankan situasi darurat  adalah hal yang diperlukan.

Keamanan di Perancis diperketat di tarap tinggi setelah serangan-sernagan teror di Paris pada 13/11/2015
(Foto: hanoimoi.com.vn)

Presiden Perancis, Francois Hollande sekarang sedang mengusahakan dukungan Parlemen untuk memperpanjang situasi darurat sekarang selama tiga bulan  setelah habis waktu pada 26 Februari mendatang.