(VOVworld) - Isi tersebut diungkapkan banyak anggota Majelis Nasional (MN) ketika berbahas tentang Rancangan Amandemen Undang-Undang (UU) mengenai Pertanahan pada Jumat sore (22 November).

Ketika mengungkapkan hak pengawasan rakyat terhadap pengelolaan dan penggunaan tanah, La Ngoc Thoang, anggota MN Vietnam, propinsi Cao Bang meminta supaya Rancangan Undang-Undang ini perlu memetapkan jelas tanggung jawan kantor Negara dan waktu kongkrit dalam memecahkan semua rekomendasi tentang tanah.

Bersamaan dengan menghargai hak pengawasan dari rakyat, Rancangan Amandemen UU ini juga ditambah dengan urusan pengambilan pendapat rakyat ketika membuat rencana dan  rencana penggunaan tanah. Pada sesi perbahasan  MN pada sore harinya, masalah-masalah yang masih ada perbedaan pendapat terus dibahas oleh para anggota MN, misalnya ketentuan menerapkan harga tanah, penarikan kembali tanah, batas waktu menyerahkan tanah kepada kepala keluarga dan perseorangan.. Rancangan Amandemen UU tentang Pertanahan telah dibahas dalam 3 persidangan MN.

Pada bulan Mei 2013, MN telah memunda waktu memberikan suara untuk mengesahkan Undang- Undang tentang Pertanahan (amandemen) dari persidangan ke-5 ke persidangan ke-6 ini./.