(VOVworld) - Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Jumat pagi (23/12), di kota Hanoi, menghadiri Konferensi Nasional tentang penggelaran pekerjaan hukum tahun 2017.

Pada konferensi ini, PM Nguyen Xuan Phuc menilai tinggi hasil yang dicapai oleh seluruh instansi ini pada tahun 2016. Beliau menekankan bahwa undang-undang dan kebijakan harus  lebih tepat waktu bereaksi dalam menghadapi semua perubahan dan gejolak dalam kehidupan masyarakat. Instansi ini perlu lebih berinisiatif dalam menyusun undang-undang yang dikaitkan dengan pengorganisasian pelaksanaan secara lebih efektif lagi. Beliau meminta kepada instansi ini supaya lebih berinisiatif memberikan masukan kepada Pemerintah, PM Pemerintah berbagai solusi melembagakan secara lengkap, tepat waktu dan inovatif sesuai dengan semangat semua resolusi Partai, Majelis Nasional dan Pemerintah. Di antaranya, berfokus meninjau  untuk merekomendasikan penyempurnaan institusi yang bersangkutan dengan investasi, bisnis, khususnya kebijakan membantu usaha start-up, pembaruan kreatif, memecahkan kesulitan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis. PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada Kementerian Hukum Vietnam supaya harus melaksanakan secara lebih baik program legislasi. “Saya meminta supaya melaksanakan dengan baik pengecekan, menentang kepentingan kelompok dalam membangun institusi. Kita tidak menerima naskah undang-undang  yang diberlakukan bukan demi kepentingan seluruh masyarakat, tapi demi kepentingan beberapa kementerian dan instansi. Justru Kementerian Hukum sendiri harus menarik pengalaman dan menjadi teladan bagi pekerjaan ini”.

PM Nguyen Xuan Phuc menunjukkan bahwa Kementerian Hukum perlu melakukan reformasi prosedur secara kuat, memperhebat penerapan teknologi informasi, konektivitas jaringan data-data di seluruh negeri, menjamin keterbukaan dan transparansi. Kementerian ini perlu mengelola dan menyelenggarakan secara lebih kuat lagi pekerjaan pelaksanaan hukuman sipil, memperkuat disiplin dan ketertiban di kalangan barisan pelaksana, melaksanakan dengan baik fungsi pengecekan semua konvensi internasional dan memberikan masukan kepada Pemerintah dan pemerintahan berbagai tingkat di segi hukum guna membatasi resiko dalam perdagangan dan investasi internasional.