(VOVworld) - Tanpa memperdulikan opini umum internasional, Tiongkok sedang terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan meningkatnya ketegangan  di Laut Timur. Media massa  internasional terus mengungkapkan tindakan yang perlu dilakukan oleh negara-negara di kawasan dan internasional untuk mencegah “strategi ekspansi” Tiongkok .

Kapal Tiongkok selalu berinisiatif menyeruduk kapal Vietnam
(Foto:vov.vn)

Koran  “The National Interest” dari Amerika Serikat, edisi  pada Senin (30 Juni) memuat artikel tulisan  Harry J.Kazianis yang menunjukkan:  Tiongkok sedang melaksanakan satu intrik menyesuaikan strategi di Laut Timur, dengan cara-cara baru untuk memperkokoh posisi-nya seperti menempatkan anjungan minyak di zona ekonomi eksklusif Vietnam, meluncurkan peta  baru, dengan semaunya sendiri memasukkan hampir semua  kawasan laut dan pulau di Laut Timur ke dalam skala apa yang dinamakan “kedaulatan” Beijing. Menurut  pengarang artikel tersebut,  jelaslah ini adalah cara bagi Tiongkok untuk mengubah kenyataan di daratan dan di laut, mengemudikan opini umum dan pemahaman internasional  menurut pandangan negara ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok belakangan ini jelaslah merupakan satu tantangan terhadap ASEAN. Klaim Tiongkok atas kedaulatan terhadap 90% Laut Timur adalah satu ancaman langsung terhadap negara-negara yang memperoleh manfaat dari kawasan laut bersama ini. Jika tidak ada langkah untuk mencegahnya, maka  hal ini akan menciptakan satu preseden berbahaya. Pengarang Harry J.Kazianis juga mengatakan bahwa ASEAN harus menentang tindakan Tiongkok  dengan semua cara yang bisa  dilakukan. Negara-negara bisa menggunakan langkah hukum dan hukum internasinal seperti yang telah dilakukan Filipina yaitu membawa Tiongkok ke pangadilan internasional untuk menangani perselisihan-perselisihan sekarang. Dunia Internasional juga harus melakukan langkah-langkah untuk mencegah tindakan Tiongkok ini, karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa Tiongkok akan tidak meneruskan strategi ekspansi-nya seperti itu di kawasan lain dan negara-negara di dunnia juga bisa akan terus menggunakan preseden ini karena  kepentingan nasional-nya.

Sedangkan, portal “Bussiness World” dari Filipina, pada Senin (30 Juni)  juga memuat pernyataan Kementerian Luar Negeri Filipina untuk mengulangi lagi pendirian protes terhadap peluncuran peta  baru oleh Tiongkok dan beranggapan bahwa peta ini memanifestasikan pernyataan-pernyataan Tiongkok semakin tidak masuk akal dan jelaslah bertentangan dengan hukum internasional. Kementerian Luar Negeri India sebelumnya juga menegaskan: Peta baru Tiongkok  akan tidak mengubah kenyataan sekarang./.