(VOVWORLD) - Untuk melanjutkan Persidangan ke-7, Majelis Nasional (MN) Vietnam, Angkatan XV, pada Kamis pagi (23 Mei), para anggota MN telah berdiskusi di grup tentang situasi sosial-ekonomi dan APBN tahun 2023 serta pada beberapa bulan awal tahun 2024.
 Panorama persidangan tersebut (Foto: quochoi.vn) |
Mengapresiasi upaya pengucuran modal investasi publik pada beberapa bulan awal tahun yang mencapai taraf tertinggi selama empat tahun ini, para anggota MN juga merekomendasikan perlu dikeluarkannya solusi-solusi mendasar untuk membantu badan usaha mengembangkan produksi dan bisnis.
Ketika menyatakan Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih menerobos bagi badan-badan usaha untuk berkembang, Nguyen Nhu So, anggota MN Vietnam dari Provinsi Bac Ninh meminta:
“Perlu fokus memanfaatkan secara tuntas potensi kebijakan fiskal, membantu badan-badan usaha melakukan pendekatan secara cepat dan tepat serta berdaya sebar. Kebijakan-kebijakan tentang pajak dan konsumsi perlu fokus menstimulasi konsumsi, perlu menilai kembali efektivitas semua dampak kebijakan pajak VAT sebanyak 2 persen selama ini dan berani memperluas prosentase ke 4-5 persen”.
Ketika mengungkapkan solusi penanganan bagi pasar properti, banyak anggota MN menyatakan bahwa sekarang, Pemerintah sudah menyampaikan pemaparan 247 yang meminta revisi terhadap waktu berlakunya tiga undang-undang yaitu Undang-Undang (UU) mengenai Lahan (amandemen), UU mengenai Bisnis Properti (amandemen), dan UU mengenai Perumahan. Tetapi perlu memusat pada sumber daya agar tiga UU tersebut diaktifkan secara serempak untuk mengembangkan efektivitas semesta setinggi-tingginya.
Selain itu, Pemerintah harus mengeluarkan lagi kebijakan-kebijakan menstimulasi pemasokan dan permintaan, membantu badan usaha mendapat cukup kekuatan untuk mencapai posisi di pasar domestik, dari situ mengarungi ke pasar luar negeri untuk berpartisipasi pada rantai instansi.