PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc bertemu dengan PM Austria, Sebastian Kurz (Foto: VOV)

Dalam rangka kunjungan ini, PM Nguyen Xuan Phuc telah melakukan pembicaraan dengan PM Sebastian Kurz; melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Alexander Van der Bellen dan Ketua Parlemen Wolfgang Sobotka; mengunjungi pemerintahan Negara Bagian Austria Hilir; menghadiri Forum Badan Usaha Vietnam-Austria dan menerima pemimpin beberapa grup ekonomi papan atas di Austria. Pernyataan Bersama Vietnam-Austria yang diumumkan pada Senin (15/10) menunjukkan: Dalam pembicaraan antara PM Nguyen Xuan Phuc dan PM Sebastian Kurz, dua fihak menekankan arti penting kerjasama yang erat antara dua negara dalam menangani masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan keamanan siber. Dua fihak menegaskan arti penting dalam mendorong kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi bilateral; mendukung penandatanganan Perjanjian Dagang Bebas Vietnam-Uni Eropa (EVFTA) dan Perjanjian Proteksi Investasi (IPA)  pada waktu secepat mungkin. PM Nguyen Xuan Phuc menegaskan kembali kebijakan yang konsekuen untuk melakukan reformasi ekonomi dan melakukan integrasi internasionak Vietnam, menjamin melaksanakan komitmen-komitmen internasional yang bersangkutan. Dua fihak menegaskan akan memperkuat kerjasama di institusi-institusi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN), Badan Energi Atom Internasional (IAEA), ASEM dan WTO untuk turut mempertahankan perdamaian, keamanan, kestabilan dan perkembangan di kawasan dan di dunia.

Vietnam dan Austria berkomitmen mendorong pembelaan hak manusia, memahami secara jelas peranan semua fihak yang bersangkutan dalam membantu kelompok-kelompok yang rentan, mengurangi ketidak-setaraan, mendorong pembaruan, kemakmuran dan memperkuat perkembangan yang berkesinambungan. Dua PM menegaskan kembali komitmen mempertahankan perdamaian, kestabilan dan kemakmuran, mendorong kerjasama keselamatan keamanan maritim, hak kebebasan maritim dan penerbangan komersial tidak dihalangi; menanggulangi bajak laut dan perampokan bersenjata di laut, menaati prinsip-prinsip hukum internasional. Dua pemimpin menyepakati arti penting dari langkah-langkah membangun kepercayaan, mengekang supaya tidak menggunakan kekerasan dan memecahkan sengketa-sengketa menurut prinsip hukum internasional, di antaranya ada Piagam PBB dan UNCLOS 1982.