Persekutuan yang berkuasa di Thailand berkomitmen akan menghapuskan UU tentang Pemberian Amnesti jika ditolak oleh Majelis Tinggi Minggu, 10 November 2013 | 12.52.46 (VOworld) - Pada Sabtu (9 November), 4 mitra dalam persekutuan yang berkuasa dari Pemerintah Thailand telah menandatangani pernyataan bersama yang isinya menegaskan akan menghapuskan Undang-Undang (UU) tentang Pemberian Amnesti jika ditolak oleh Majelis Tinggi pada pertemuan pada 11 November ini. Faksi oposisi mengadakan demonstrasi untuk memprotes rancangan UU tentang Pemberian Anesti di kota Bangkok pada 7 November (Foto:.vietnamplus.vn) Pernyataan ini dikeluarkan pada latar belakang faksi oposisi mencemaskan bahwa Pemerintah akan menggunakan satu pasal dalam Undang-Undang Dasar untuk bisa menyampaikan lagi rancangan UU ini kepada Parlemen dalam waktu 180 hari sejak ditolak di Majelis Tinggi. Para analis menilai bahwa gerak-gerik baru ini menunjukkan konsesi Pemerintah pada latar belakang demonstrasi yang diselenggarakan oleh faksi oposisi untuk memprotes rancangan UU di kota Bangkok punya bahaya eskalasi. /. Tag vovworld vov Komentar Submit Yang lain Acara Penyambutan Resmi Sekjen, Presiden To Lam yang Lakukan Kunjungan Kenegaraan di Kuba Sekjen, Presiden Vietnam, To Lam Kunjungi Zona Perkembangan Istimewa Mariel, Menemui Para Perantau Vietnam Tonggak Sejarah dalam Hubungan Vietnam-Malawi Sekjen, Presiden Vietnam, To Lam Lakukan Pertemuan dengan Para Pemimpin Kuba
Sekjen, Presiden Vietnam, To Lam Kunjungi Zona Perkembangan Istimewa Mariel, Menemui Para Perantau Vietnam
Kedutaan Besar Berbagai Negara Berkomitmen untuk Berjalan Seperjalanan dan Membantu Vietnam dalam Atasi Akibat Bencana Alam
Festival “Musim Semi Merah” 2021 Terima Lebih Dari 8.300 Unit Darah, Melampaui Rencana yang Ditetapkan
Lelaki etnis minoritas E De dengan hasrat melakukan usaha startup dari produk pertanian kampung halaman