(VOVworld)- Pada Selasa, 31 July, badan pimpinan semua partai dalam persekutuan yang berkuasa yang diporosi oleh Partai Pheu Thai telah bersidang dan menyetujui beberapa masalah penting yang bersangkutan dengan amandemen Undang-Undang Dasar dan rancangan undang-undang kerujukan.
Perdana Menteri Thailand Yingluck Sinawatra
(Foto: vnexpress.net)
Menurut itu, persekutuan yang berkuasa menegaskan tekad melakukan amandemen Undang-Undang Dasar menurut arah menjamin demokrasi yang hakiki. Pada waktu yang akan datang, semua partai dalam persekutuan yang berkuasa akan cepat membentuk Komite amandemen Undang-Undang Dasar untuk melakukan penelitian secara sistimatik tentang isi dan cara amandemen Undang-Undang Dasar dan meminta kepada Parlemen supaya mempelajari, bersamaan itu, melakukan sosialisasi secara luas dan berkonsultasi dengan pendapat rakyat tentang masalah ini.
Pimpinan persekutuan yang berkuasa di Thailand juga menyatakan bahwa pada persidangan Parlemen yang dibuka pada Rabu, 1 Agustus, Parlemen belum perlu mengesahkan periode 3 amandemen terhadap pasal 291 dari Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku. Selain itu, semua partai dalam persekutuan yang berkuasa juga memutuskan menghentikan peninjauan rancangan undang-undang kerujukan pada persidangan Parlemen kali ini dengan alasan waktunya belum sesuai dan menghindari terjadinya kontradiksi dan perpecahan di kalangan masyarakat./.