Panorama persidangan tersebut (Foto: quochoi.vn)

Pada persidangan ini, para utusan menekankan bahwa penyusunan Undang-Undang mengenai Permufakatan Internasional bertujuan menyempurnakan ketentuan hukum sekarang tentang penandatanganan dan pelaksanaan dokumen-dokumen kerjasama internasional yang bukan perjanjian internasional, menjamin kesatuan sistem perundang-undangan; menentukan secara jelas kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintahan berbagai tingkat, instansi dari pusat sampai daerah dalam pekerjaan tentang permufakatan internasional.

Juga pada pagi harinya, Komite Tetap MN mendengarkan laporan dari Pemerintah tentang hasil pelaksanaan penghematan dan penanggulangan keborosan tahun 2019.