Perdana Menteri Inggeris, Theresa May berbicara setelah hasil pemilihan pendahuluan  Parlemen yang diumumkan di Maidenhead pada 9/6. (Foto: EPA/Kantor Berita Vietnam)

Ketika berbicara  di Kantor  Perdana Menteri (PM)  di jalan Downing nomor 10, pada Jumat (9 Juni), PM Theresa May mengatakan bahwa dia bisa menyandarkan diri kepada dukungan dari Partai  Uni  Demokrat (DUP) dari Irlandia Utara  di Parlemen setelah Partai Konservatif tidak bisa merebut mayoritas dalam pemilihan umum (pemilu)  dini pada Kamis (8 Juni). Dia berkomitmen akan terus berkoordinasi dengan DUP “demi kepentingan  seluruh kerajaan Inggeris”, bersamaan itu menegaskan: Dalam waktu 5 tahun mendatang akan membentuk satu pemerintah dimana di antaranya tidak ada siapa pun maupun tidak ada komunitas mana pun tertinggal di belakang. DUP adalah partai politik paling besar di Irlandia Utara yang punya garis politik pro Inggeris dan menguasai 10 kursi di Parlemen baru.

 Sebelumnya pada hari yang sama, PM Theresa May menyatakan bahwa dia tidak berniat meletakkanjabatan setelah hasil penghitungan kartu suara hampir selesai yang  menunjukkan Partai Konservatif pimpinan PM Theresa May menghadapi kemungkinan kehilangan banyak kursi di Parlemen terbanding dengan saat dia berseru supaya menyelenggarakan pemilu dini. Hasil ini mencerminkan prestise dan kekuasaan PM Theresa May lemah tidak hanya dalam internal Partai Konservatif dan di Majelis Rendah, melainkan juga berpengaruh terhadap posisinya di Uni Eropa.

 Sementara itu, pada pihak Eropa,  Presiden Komisi Eropa, Jean Claude Juncker berharap supaya hasil pemilu Parlemen Inggeris akan tidak berpengaruh terhadap perundingan-perundingan tentang Brexit.  PM Perancis, Edouard Phollipe  menilai:  Jangan menganggap bahwa hasil pemilu di Inggeris akan berpengaruh terhadap pandangan London tentang Brexit  yang sudah telah termanifestasikan jelas  melalui kartu-kartu suara  warga Inggeris dalam referendum pada tahun lalu. Menurut Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel, hasil pemiluh di Inggeris mencerminkan ketidak-puasan warga terhadap haluan  Brexit yang “keras” dari PM Theresa May.