PM Irak, Haider al-Abadi (Foto: AP)

Ketika berbicara di depan jumpa pers setelah rapat mingguan Pemerintah Irak, PM Abadi menekankan penyatuan dan kesatuan serta perlunya melakukan dialog, bersamaan itu menganggap bahwa referendum tentang kemerdekaan kawasan otonomi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Irak.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Parlemen Irak telah memberikan suara untuk menentang referendum tentang kemerdekaan kawasan otonomi orang Kurdi di Irak yang direncanakan akan diadakan oleh para pemimpin kawasan otonomi orang Kurdi pada akhir bulan ini. Ketua Parlemen Irak, Salim al-Juburi, seorang Arab mazhab Sunni, memberitahukan bahwa pemungutan suara yang diadakan Parlemen menuntut kepada Pemerintah supaya “melaksanakan semua langkah untuk membela penyatuan Irak dan membuka satu dialog yang serius” dengan para pemimpin orang Kurdi di Irak. Sementara itu, para legislator orang Kurdi  telah memboikot pemungutan suara di Parlemen Irak.