PM Irak menyatakan tidak membolehkan pembentukan satu “Pemerintah etnis”
(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Irak, Haider Al Abadi, pada Minggu (24 September), menyatakan bahwa Baghdad tidak membolehkan pembentukan satu “Pemerintah etnis” di satu negara Arab.
 PM Irak, Haider Al Abadi (Foto: Reuter) |
Pernyataan tersebut dikeluarkan pada latar belakang daerah orang Kurdi di Irak sedang menyiapkan satu referendum pada Senin (25 September) tentang kemerdekaan yang menimbulkan banyak perdebatan. Ketika berbicara di depan Kanal Televisi Negara, sehari sebelumnya Pemerintah Otonomi Orang Kurdi (KRG) pimpinan Masoid Barzani mengadakan referendum tentang kemerdekaan di daerah orang Kurdi di Irak Utara, PM Haider Al Abadi menyatakan bahwa para pemimpin Irak akan tidak membolehkan negara Arab ini kembali periode gelap dalam masa lampau, bersamaan itu berkomitmen akan melaksanakan langkah-langkah yang perlu untuk membela kesatuan Irak. Dia menekankan bahwa keputusan sefihak KRG yang mengadakan referendum tentang kemerdekaan –faktor yang bisa mempengaruhi kesatuan Irak serta keamanan nasional dan regional merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan menentang perdamaian.