(VOVworld) -  Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hunsen pada Kamis (21 Agustus) telah memerintahkan para petugas untuk menerapkan langkah-langkah hukum terhadap para pemfitnah bahwa Pemerintah menggunakan “peta palsu”. Jaringan CEN (Berita cepat Kamboja) telah mengutip kata-kata jurubicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan yang memberitahukan bahwa dalam pertemuan Dewan Menteri pada pada Kamis pagi (21 Agustus), PM Hunsen telah meminta kepada badan-badan fungsional Pemerintah Kerajaan supaya melakukan langkah-langkah hukum terhadap semua perseorangan dan organisasi yang terus memfitnah Pemerintah menggunakan peta palsu dalam aktivitas penetapan garis demarkasi dengan negara-negara tetangga. Peringatan PM Hunsen  tersebut dikeluarkan hanya sehari setelah Komisi pemeriksa peta perbatasan Kamboja menetapkan bahwa peta yang digunakan Pemerintah Kamboja untuk menetapkan garis perbatasan dengan Vietnam sama dengan peta yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa yang  dipinjam oleh  Kamboja.