(VOVworld) – Pada Rabu sore (3 Juni), menurut WIB, Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Tan Dung melakukan pembicaraan dengan PM Portugal, Pedro Passos Coelho. Pada pembicaraan ini, dua PM membahas dan menyepakati banyak langkah untuk mendorong hubungan kerjasama bilateral  pada waktu mendatang. Sehubungan dengan ini, PM Nguyen Tan Dung mengundang PM Portugal untuk melakukan kunjungan resmi ke Vietnam pada waktu yang sesuai. PM Nguyen Tan Dung meminta kepada Pemerintah dua negara supaya terus berkoordinasi erat dan saling mendukung di forum-forum multilateral, regional dan internasional.

Tentang hubungan Vietnam-Uni Eropa, PM Pedro Passos Coelho menegaskan bahwa Portugal mendukung Vietnam memperkuat kerjasama komprehensif dengan Uni Eropa, mendukung cepat mengakhiri perundingan dan cepat menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam-Uni Eropa serta Uni Eropa mengakui perekonomian pasar Vietnam pada saat akhirnya perundingan.

Dua PM menyetujui bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas dan Perjanjian kerangka tentang kemitraan dan kerjasama komprehensif antara Vietnam dan Uni Eropa merupakan fundasi mantap untuk perkembangan yang lama dan mendalam dari kerjasama antara Vietnam dan Uni Eropa pada umumnya dan antara Vietnam dan Portugal pada khususnya. Dua PM menyepakati upaya mendorong kerjasama ekonomi perdagangan dan menegaskan akan menciptakan syarat yang kondusif bagi badan usaha dua negara untuk melakukan kerjasama investasi dan bisnis di pasar satu sama lain. PM Nguyen Tan Dung meminta kepada kedua fihak supaya membawa hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan menjadi satu pilar penting dalam hubungan dua negara seperti ekonomi laut, maritim, perdagangan dan pariwisata. Dua pemimpin juga menyetujui perlunya memanfaatkan kesempatan-kesempatan kerjasama antar-fihak di negara-negara anggota komunitas berbahasa Portugis di atas dasar mengembangkan sumber daya Portugal dan Vietnam.

Pada pembicaraan ini, PM Nguyen Tan Dung dan PM Pedro Passos Coelho menekankan peranan penting dari perdamaian, kestabilan, keamanan, keselamatan dan kebebasan maritim terhadap kerjasama ekonomi laut. Dua PM menekankan bahwa semua sengketa di Laut Timur perlu ditangani dengan langkah-langkah damai, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip-prinsip dasar dari hukum internasional./.