PM Nguyen Tan Dung mengadakan temu kerja dengan Presidium Federasi Wanita Vietnam.

(VOVworld) - Pada Rabu 22 Februari, di kota Hanoi,  Perdana Menteri (PM)  Vietnam Nguyen Tan Dung mengadakan temu kerja  dengan  Presidium  Federasi Wanita Vietnam untuk menilai hasil koordinasi  pekerjaan dan  menyetujui titik berat koordinasi dalam waktu mendatang.

Di atas dasar target dan jatah perkembangan sosial-ekonomi  yang telah diajukan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, PM  Nguyen Tan Dung meminta kepada Federasi Wanita Vietnam supaya terus berpartisipasi secara aktif dalam menyempurnakan sistim perundang-undangan yang dikaitkan dengan  memperkuat penyosialisasian dalam melakanasakan hukum yang terkait dengan kesetaraan gender, pencegahan dan pemberantasan kekerasan keluarga, pembelaan wanita  dan anak-anak, mendorong  kuat gerakan-gerakan kompetisi praksis  dan program-program bantuan untuk wanita  dll…  

PM Nguyen Tan Dung mengadakan temu kerja dengan Presidium Federasi Wanita Vietnam. - ảnh 1
PM Nguyen Tan Dung dan Ketua Federasi Wanita Vietnam Nguyen Thi Thanh Hoa
(Foto: baodientu.chinhphu.vn)

PM Nguyen Tan Dung  meminta  agar titik berat koordinasi pekerjaan  antara pemerintah dan Federasi Wanita Vietnam pada waktu yang akan datang ialah meningkatkan kwantitas dan kualitas  melalui pendidikan pekerja wanita yang terkait dengan pemecahan masalah lapangan kerja, bersamaan itu memecahkan  ketidakseimbangan kesetaraan gender, kekerasan  keluarga, jual beli wanita dan anak-anak, peristiwa aborsi di kalangan pra pemuda dan kekurangan  sekolah taman kanak-kanak di daerah pedesaan dan zona industri.

Juga pada pagi harinya, PM Nguyen Tan Dung mengadakan temu kerja dengan Presidium  Konfederasi Serikat Buruh Vietnam menurut status koordinasi antara pemerintah dengan Konfederasi Serikat Buruh Vietnam. Ketika berbicara pada temu kerja ini, PM Nguyen Tan Dung beranggapan bahwa titik berat koordinasi  antara  pemerintah dan Konfederasi Serikat Buruh Vietnam tahun ini  perlu meningkatkan kualitas dan efektivitas penyusunan Undang-Undang, khususnya semua mekanisme dan kebijakan yang bersangkutan langsung dengan kaum  buruh, pegawai negeri dan kaum pekerja../.

Komentar

Yang lain