Pada pertemuan tersebut, PM Pham Minh Chinh meminta Brunei Darussalem supaya memperhatikan, menciptakan kondisi yang kondusif dalam pemberian izin kepada kapal-kapal penangkap ikan, kaum nelayan Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Brunei; cepat memperpanjang naskah MoU kerja sama tentang penggunaan hotline pertukaran informasi guna menangani penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi.

PM Pham Minh Chinh menemui Rajaa Brunei Darussalem, Haji Hassanal Bolkiah (Foto: VOV)

Kedua pemimpin juga sepakat supaya bersama-sama mempertahankan solidaritas, penyatuan dan peranan sentral ASEAN di kawasan; menjamin perdamaian, stabilitas, keamanan, keselamatan, kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur di atas dasar hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982; cepat mencapai Kode Etik tentang perilaku dari semua pihak di Laut Timur (COC) yang praktis, berdaya-guna, efektif, sesuai dengan hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS 1982.

Sehubungan dengan kehadiran di KTT ASEAN ke-44 dan ke-45, dan beberapa konferensi yang terkait di Vientiane, Laos, pada Rabu sore (9 Oktober), PM Pham Minh Chinh telah menemui PM Thailand, Paetongtarn Shinawatra.

Kedua PM sepakat membimbing lembaga-lembaga yang terkait untuk menggelar secara efektif semua mekanisme kerja sama bilateral, aktif melaksanakan Program aksi tentang penggelaran hubungan Kemitraan Strategis yang diperkuat Vietnam-Thailand tahapan 2022-2027 di semua bidang. Kedua pihak juga sepakat memperluas kerja sama di bidang-bidang potensial, seperti: ekonomi, pariwisata, perhubungan, konektivitas multimedia, kerja sama antara-daerah; berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengujicobakan gagasan kerja sama pariwisata “Enam negara, satu destinasi”. Kedua pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama, mempertahankan solidaritas dan penyatuan dalam ASEAN; mengembangkan sentralitas ASEAN dalam isu-isu internasional dan regional.