Pada pembicaraan, PM Pham Minh Chinh menekankan, Viet Nam selalu menghargai pengembangan hubungan dengan Selandia Baru, menegaskan bahwa Pemerintah Viet Nam akan mengondisikan dan memacu badan usaha Selandia Baru untuk berinvestasi ke Viet Nam. Ia mengapresiasi Selandia Baru yang terus  memberikan bantuan perkembangan hibah (ODA) sebesar 27 juta dolar Selandia Baru kepada Viet Nam untuk periode 2022-2024. Ia pun meminta Selandia Baru untuk terus memberikan bantuan ODA kepada beberapa proyek bantuan teknis di bidang pertanian, menghadapi perubahan iklim, kesehatan dan inovasi kreatif.

Di sisi lain, PM Jacinda Ardern menyambut baik Viet Nam yang dipilih menjadi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa masa bakti 2023-2025, menegaskan bahwa Selandia Baru selalu menghargai penguatan hubungan dengan Viet Nam – salah satu mitra strategis kunci Selandia Baru dalam ASEAN dan kawasan. Ia  mengumumkan bahwa Selandia Baru resmi mengakui pembukaan pasar bagi lemon dan jeruk bali Viet Nam, sekaligus sepakat terus mengondisikan hasil pertanian Viet Nam untuk mengakses pasar Selandia Baru di waktu mendatang.

Kedua PM sepakat memperkuat pertukaran delegasi dan kontak berbagai tingkat di seluruh saluran Partai, Parlemen, dan Pemerintah, sepakat memperluas kerja sama ke bidang-bidang lain seperti industri pertahanan, kedokteran militer, berpartisipasi dalam penjagaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, keamanan siber, kriminalitas lintas negara, anti terorisme, penanggulangan bencana alam dan sebagainya.

Kedua PM meminta kementerian dan instansi terkait dua negara untuk menggencarkan promosi dagang, menuju tujuan memperoleh nilai perdagangan bilateral sebesar dua miliar USD pada tahun 2024. Dua pihak sepakat berkoordinasi untuk melaksanakan dengan efektif semua perjanjian perdagangan bebas regional  di mana kedua negara adalah anggotanya seperti Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Dua pihak mendukung penguatan kerja sama dan koordinasi erat di forum-forum regional dan internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Terkait situasi Laut Timur, kedua PM menekankan arti pentingnya penjagaan dan pendorongan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur, sepakat menangani sengketa dengan langkah damai, sesuai hukum internasional, di antara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.