(VOVworld) – Media massa Thailand memberitakan bahwa Perdana Menteri (PM) demisioner Thailand, Yingluck Shinawatra tidak datang sendiri ke Komisi Pemberantasan Korupsi Nasional (NACC), pada Kamis (27 Februari), tapi akan mengutus satu perwakilan hukum untuk menerima semua tuduhan terhadap PM Yingluck.

NACC memanggil PM Yingluck pada Kamis (27 Februari) tentang semua tuduhan yang bersangkutan dengan situasi kurangnya tanggung jawab dan kesalahan prinsip dalam kebijakan pembelian beras. Menurut program subsidi beras, Pemerintah Thailand telah membeli beras petani dengan harga yang lebih tinggi dari pada pasar sejak tahun 2011 guna meningkatkan pendapatan kaum petani, melaksanakan perjanjian Partai Puea Thai (Demi negara Thailand) ketika mencalonkan diri. NACC beranggapan bahwa PM Yingluck telah tidak menggubris semua peringatan tentang situasi korupsi dalam proses penggelaran, serta kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh program ini.

Sekarang, PM Yingluck Shinawatra sedang melakukan kunjungan kerja di bagian Timur Laut provinsi Chiang Mai dan provinsi Chiang Rai. Dia telah menolak semua tuduhan NACC, akan tetapi memberitahukan akan “bersedia bekerjasama untuk menjelaskan masalah”./.