(VOVworld) – Pada Selasa (5 November), Perdana Menteri (PM) Thailand, Ibu Yingluck Shinawatra, telah membela satu Rancangan Undang-Undang Amnesti kontroversial dikalangan opini umum yang menjadi alasan meledaknya demonstrasi-demonstrasi menentang pemerintah selama hari-hari ini.

          Ketika berbicara di depan Televisi, PM Yingluck menegaskan bahwa amnesti adalah perlu untuk menyatukan Tanah Air setelah bertahun-tahun mengalami kekacauan, sehingga terjadi penindasan berdarah-darah yang dilakukan Pemerintah pendahulu terhadap para demonstran “Baju Merah” yang mendukung mantan PM Thaksin Shinawatra pada tahun 2010, sehingga menewaskan banyak warga sipil. Dia juga menegaskan bahwa amnesti bukannya melupakan pelajaran-pelajaran yang sedih, harus menarik pengalaman dan tidak membiarkan  terjadi kembali kesedihan itu  terhadap generasi muda.

PM Thailand, Yingluck Shinawatra
(Foto: dangcongsan.vn)

           Sementara itu, Partai Demokrat oposisi merasa khawatir bahwa Rancangan Undang-Undang ini akan “menghapuskan segala” tindakan yang tidak sah sebelumnya, di antaranya ada pembunuhan para demonstran yang tidak bersenjata. Para penentang Rancangan Undang-Undang ini menganggap bahwa mantan PM Thaksin, Abang PM Yingluck adalah orang  yang paling banyak menikmati keuntungan kalau Rancangan Undang-Undang ini diesahkan.

            Mantan PM Thaksin telah dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Thailand dengan tuduhan korupsi dan hukuman penjara dua tahun "inabsentia". Sekarang, dia sedang hidup migran di Dubai (Uni Emirat Arab) untuk  menghindari penangkapan./.