(VOVworld) - Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan ocha, pada Senin (14 September) menyinggung kemungkinan menggunakan lagi berbagai Undang-Undang Dasar (UUD) lama, termasuk rancangan UUD yang baru sajak ditolak, dalam hal kalau rancangan UUD baru tidak disetujui dalm referendum.

Ketika berbicara di depan acara pembukaan  Forum ke-12  tentang Rencana Pengembangan Sosial-Ekonomi Thailand, PM Prayuth Chan-ocha menyinggung kemungkinan mempelajari kombinasi berbagai UUD tahun 1997 dan tahun 2007 bersama dengan rancangan UUD yang baju saja ditelak Dewan Reformasi Nasional untuk melahirkan  satu UUD baru. Pemimpin pemerintah junta militer Thailand juga menegaskan bahwa dia melihat perlunya membuat satu mekanisme seperti Komite Kerujukan dan Reformasi Strategis  Nasional (NSRRC) dan para politisi, diantaranya  ada pemimpin  Partai Demokrat, mantan PM Abhisit Vejjajiwa harus mengerti bahwa mereka akan tidak bisa menyalah-gunakan kekuasaan kalau merebut kemenangan dalam pemilihan.

Pasal tentang  pembentukan NSRRC atau disebut sebagai Komite Menghadapi Krisis merupakan isi yang  paling kontroversial dalam rancangan UUD yang baru saja ditolak. Para peninjau menilai bahwa ini merupakan pasal yang menjamin intervensi tentara pada gelanggang politik dan mempertahankan kekuasaan  dari para jenderal  peserta   keduta meskipun sudah ada pemerintah baru setelah pemilihan umum.