Instruksi tersebut menunjukkan bahwa selama ini koridor hukum tentang keselamatan dan keamanan siber Vietnam selangkah demi selangkah menjadi baik. Namun, pemberian bantuan dalam melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan keamanan siber, membela informasi perserorangan, membela anak-anak di jaringan siber serta mekanisme memecahkan pelanggaran-pelanggaran masih belum mencakup. PM membimbing kepada berbagai kementerian, badan setingkat kementerian, badan pimpinan Pemerintah, Komite Rakyat berbagai provinsi dan kota di bawah pimpinan Pusat, Grup, Perusahaan Umum Negara, Bank Perdagangan  Negara, Bank Pembangunan Vietnam dan sebagainya supaya mengatur unit khusus tentang keselamatan informasi siber agar melaksanakan dengan baik pekerjaan memberikan konsultasi, menyelenggarakan pelaksanaan dan pemeriksaan, mendesak pelaksanaan berbagai ketentuan Undang-Undang tentang penjaminan keselamatan dan keamanan siber dan lain-lain.

PM juga membimbing supaya memberikan prioritas dalam menggunakan produk, solusi dan jasa badan usaha di dalam negeri yang memenuhi tuntutan tentang keselamatan dan keamanan siber menurut ketentuan UU terhadap sistem informasi yang mengabdi E-Government.

PM Pemerintah meminta kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi supaya bertanggung jawab memimpin, berkoordinasi dengan berbagai kementerian, instansi dan daerah yang bersangkutan menggelarkan semua langkah untuk meningkatkan tingkat Vietnam tentang keselamatan dan keamanan siber di dunia, menyampaikan kepada PM Pemerintah strategi, perancangan dan rencana tentang keselamatan informasi siber nasional berbagai tahap selanjutnya untuk diesahkan.