(VOVWORLD) - Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Harian Pemerintah Vietnam, pada Senin sore (11/2), telah melakukan persidangan tentang situasi Hari Raya Tahun Baru Tradisional Imlek (Hari Raya Tet) tahun 2019 dan tugas-tugas titik berat yang digelarkan setelah Hari Raya Tet.
PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc memimpin Sidang Tetap Pemerintah tentang evaluasi situasi Hari Raya Tet tahun 2019 (Foto: VGP/ Quang Hieu) |
Setelah mendengarkan laporan terpadu dari Kantor Pemerintah dan pendapat dari semua kementerian dan instansi di bidang-bidang seperti industri, perdagangan, kesehatan, transportasi, pertanian, perbankan, kebudayaan, pariwisata, keamanan, pertahanan, hubungan luar negeri dan sebagainya, ketika menyimpulkan sidang ini, PM Nguyen Xuan Phuc mengatakan bahwa semua tingkat pemerintahan dan instansi telah bekerja keras dan berupaya sekuat tenaga untuk menjamin rakyat bisa menyosong Hari Raya Tet secara aman, hemat, senang, hangat dan lengkap.
PM Nguyen Xuan Phuc mencatat dan memuji semua kementerian, instansi dan daerah telah mengadakan dan melaksanakan secara baik tugas-tugas dalam kesempatan Hari Raya Tet, khususnya para kader, prajurit tentara dan polisi, para dokter, kader dan petugas medis; para kader, buruh dan pekerja yang bekerja pada kesempatan Hari Raya Tet.
Tentang tugas dan solusi yang perlu digelarkan setelah Hari Raya Tet, PM Nguyen Xuan Phuc menunjukkan bahwa tahun 2019 ditetapkan sebagai tahun terobosan dalam melaksanakan target rencana lima tahun dari 2016-2020 dan memperingati ultah ke-50 melaksanakan Testamen Pres Ho Chi Minh, pada latar belakang internasional mengalami perkembangan yang rumit, tugas yang ditetapkan bagi Pemerintah dan sistem administrasi negara sangat berat. Beliau meminta kepada semua kementerian, instansi dan daerah supaya perlu membarui metode dan cara kerja, meningkatkan tanggung jawab, terutama semua instansi yang bersangkutan langsung dengan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, energi, transportasi dan perhubungan, kepolisian dan sebagainya untuk turut meningkatkan prestise Pemerintah, menghindari birokrasi, jauh dari rakyat, menimbulkan kemacetan bagi perkembangan Tanah Air, bersamaan itu menghilangkan kepercayaan dikalangan rakyat.