PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc menerima para Pejabat Senior Uni Eropa
(VOVWORLD) - Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, pada Rabu (17/10), telah menerima Bernd Lange, Ketua Komisi Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (EP), badan yang memainkan peranan sangat penting dalam mendorong EVFTA. Ketika berbahas dengan PM Nguyen Xuan Phuc, Bernd Lange menyatakan kegembiraan bahwa EVFTA telah disepakati oleh Komisi Eropa untuk disampaikan kepada Dewan Eropa untuk diratifikasi. Dia menegaskan akan terus mendukung penguatan hubungan kerjasama Vietnam-Uni Eropa di semua bidang.
PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (kanan) menerima Bernd Lange, Ketua Komisi Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (Foto: VGP/ Quang Hieu) |
Pada hari yang sama, PM Nguyen Xuan Phuc melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Eropa (EP), Antonio Tajani. Beliau menegaskan bahwa Vietnam selalu menganggap kerjasama antara Majelis Nasional Vietnam dan EP sebagai pilar penting dalam hubungan kerjasama komprehensif antara Vietnam dan Uni Eropa. Di atas dasar Komisi Eropa telah meratifikasi EVFTA, PM Nguyen Xuan Phuc meminta kepada EP supaya cepat mempelajari proses ratifikasi perjanjian-Perjanjian Perdagangan Bebas Vietnam –Uni Eropa (EVFTA) dan Perjanjian Proteksi Investasi (IPA) dari awal tahun 2019.
PM Vietnam, Nguyen Xuan Phuc (kiri) melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Eropa, Antonio Tajani (Foto: VNA) |
Pada fihak-nya, Ketua EP, Antonio Tajani menekankan bahwa EP akan berupaya untuk menyelesaikan ratifikasi perjanjian-perjanjian EVFTA dan IPA pada awal tahun 2019. Dia juga menegaskan bahwa EP terus mendukung penggelaran program-program kerjasama perkembangan antara Uni Eropa dan Vietnam, membantu perkembangan Vietnam yang berkesinambungan bersamaan itu menyambut kerjasama multilateral dan koordinasi antara Uni Eropa dan Vietnam di semua forum dan organisasi internasional; menegaskan mendukung upaya-upaya mempertahankan perdamaian dan keamanan, menghindari eskelasi ketegangan, menghormati kepentingan semua fihak di Laut Timur di atas dasar hukum internasional.